kebijakan perikanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. kebijakan perikanan

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP I, Lantai 3-4 Jl. “Membenahi Sistem Manajemen Perikanan Tangkap”. 47-58 Accred : Sinta 2 KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN KINERJA BELAJAR TARUNA PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERIKANAN POLITEKNIK AUP SELAMA PANDEMI COVID-19dalam kebijakan kelautandan perikanan. Status Perikanan terkini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan rencana strategis Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dituangkan dalam dokumen awal RPP. Apakah dari anggaran belanja, atau dari PNBP (pendapatan Negara bukan pajak) yang didorong dari kebijakan perikanan terukur?” ungkap dia kepada Mongabay, Kamis (17/3/2022). Tercatat tingkat konsumsi ikan nasional tahun 2009 mencapai 29,08 kg/kapita/tahun, 2010 mencapai 30,48 kg/kapita/tahun, tahun 2011. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Pasal 11 (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. KERANGKA PEMIKIRAN A. Pertama, Implementasi UU Cipta Kerja untuk terkait penyederhanaan,. 1. Kebijakan ini menitikberatkan sistem produksi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan skala produksi sumberdaya kelautan dan perikanan (Sunoto, 2010). Analisis Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Studi Kasus Konflik Normatif Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan) Dosen Pengampu : Dr. Peraturan Menteri. Dia mengatakan, jika kebijakan perikanan akan didorong ke arah sistem zonasi dengan kuota penangkapan, maka KKP sebagai kementerian yang diberi mandat untuk mengelola perikanan nasional, mestinya mengembangkan nelayan lokal terlebih dahulu. Paper ini ditulis dengan maksud untuk melihat bagaimana kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan Indonesia seharusnya dilakukan dan bagaimana posisi kebijakan tersebut apabila dipandang dari sisi normatif. Tabel 42 Strategi pengembangan perikanan di Sumatera Selatan No. 06. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PPS Bitung dan bersifat indikatif. SURAT EDARAN Nomor B. Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: a. Permendag No. Perwakilan. Harga berlangganan sebesar Rp 125. Perikanan Tangkap, serta 5) Kepelabuhanan Perikanan dan Kebijakan Pengelolaan. Pada bidang infrastruktur, pemerintah dalam hal ini KKP berupaya untuk mampu memenuhi kebutuhan infrastruktrur maupun mengoptimalkanAwal 2022 sudah dijalani sektor kelautan dan perikanan. Pi, M. Kelautan dan Perikanan, 2013: 6). 3. Abstract PDF. TOOLS. Terselenggaranya kebijakan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan yang efektif 5. Masa kerja PPPK Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023 menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing instansi. 3. Analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan pelajar pancasila di sekolah. Authors :. 10/PERMEN-KP/2020, BN. Jurnal ini menyajikan analisis dan sintesis hasil-hasil penelitian, informasi, dan pemikiran dalam kebijakan kelautandan perikanan. 2018, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Serangan penyakit ice-ice di periode musim tertentu pada budidaya rumput laut Kappaphycus alvarezii menjadi masalah serius, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. 3. agribisnis di bidang perikanan tersebut, kebijakan yang ditempuh adalah : 1. Melakui kebijakan ini, KKP mengatur area panangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dalam sistem zona dan kuota yang diperuntukkan. TZMKO menentukan bahwa wilayah laut Indonesia sejauh tiga mil dari garis pantai yang. Kebijakan pengelolaan perikanan laut berbasis pembagian spasial seperti WPP dapat dijadikan sebagai referensi dasar yang mengatur penggunaan alat tangkap. 000 per naskah. Sedangkan tujuan dari penulisan paper ini adalah untuk melihat hal-hal sebagai berikut : 1). Analisis Sumber Daya Manusia pada Bidang Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara. Sektor perikanan misalnya, tergolong sebagai sumberdaya alam yang terbaharui, namun jika terus dieksploitasi dia atas ambang nilai lestari dan tanpa. CATATAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020. Dokumen ini juga menjadi acuan bagi. 1 Latar Belakang Dalam kondisi ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas, eksplorasi, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki menjadi. Kebijakan Kelautan Indonesia adalah dokumen resmi yang menguraikan visi, misi, tujuan, strategi, dan program pemerintah dalam mengelola sumber daya dan potensi laut secara berkelanjutan. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Pesisir Sebagai Alternatif Pembangunan Indonesia Masa Depan. 2012. Semua regulasi tersurat dalam berbagai peraturan mulai dari UU, Kepres, Kepmen dan SK Dirjen. Natuna (7/1) - Menteri Kelautan dan Perikanan. 0 International License. p. Secara khusus, program ini membantu meningkatkan pengadopsian dan kepatuhan terhadap kebijakan perikanan berbasis bukti untuk perikanan prioritas; memperkuat tata kelola perikanan skala kecil; meningkatkan insentif berbasis pemerintah dan pasar untuk produk makanan laut yang berkelanjutan; dan meningkatkan perlindungan spesies laut yang langka. PT Penerbit IPB Press, 2021. Udang merupakan salah satu komoditas perikanan andalan Indonesia yang. 1,36. PENINGKATAN INDUSTRIALISASI PERIKANAN Bambang Priono Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya Jl. Basir, 2005, Scemnario Modelling Kebijakan Reklamasi Kawasan pantura Terhadap Sosial Ekonomi Mastyarakat NBelayan (Studi Kasus di Kecamatan Penjaringan DKI Jakarta). 2005. 000,00) Salah satu program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah pengembangan perikanan budi daya berbasis ekspor dengan udang sebagai salah satu komoditas unggulan. (2019). Disertasi (Tidak Dipublikasikan). kontribusi sektor kelautan; 8. Serah Terima Jabatan Inspektur Jenderal KKP. kawasan peruntukan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang; dan b. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14430 Telp : (021) 64711583 Faks : (021) 64700924 Email : sosek@kkp. 3 Jakarta Pusat 10110. Semarang. 16680-IndonesiaKebijakan Perikanan Indonesia. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan. Oleh Presiden Joko Widodo konsep ini dicanangkan pada. 0 International License . Pasal 20 (1) Dokumen awal RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan konsultasi publik dengan melibatkan Pemangku. 452, jdih. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona39,54% dari total produk olahan perikanan. Perikanan Kelautan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Produk Pengembangan Pemasaran Kelautan dan Perikanan Rancangan Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu Sampai Hilir yang Terintegrasi Rancangan. Ragunan 20, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 E-mail: [email protected] menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2001-2004, Megawati Soekarnoputri sempat mengeluarkan kebijakan outsourcing yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Perikanan Dan Kelautan, II(2. Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) - Articles. Warta Ekonomi, Jakarta -. 1. “Program-program di sektor pertanian dan perikanan terus dijalankan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan,” tegas Menko Airlangga. M. Angka ini juga meningkat 17,7% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ada dua. Permasalahanan, dan perikanan. Google Scholar Website Editor URL. Perikanan budidaya baik perikanan air tawar, air payau dan air laut sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Jakarta, 15 Maret 2022. ), dan Rajungan (Portunus spp. Ir. . 30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan. Pusat Riset Perikanan. 14 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur standar produk hasil perikanan nonpangan dan pengembangan standar mutu hasil perikanan. 6. Selasa, 24 November 2020 Peringati Hari Ikan Nasional, Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya Bagikan Menu Makan Ikan untuk Santri. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sebagai kawasan dengan kebijakan yang demikian, aktivitas bisnis di Sabang diberi keistimewaan, bebas dari pungutan bea. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan. Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp. dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam, PLTA, Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Akademisi, Perbankan, Pengusaha Pariwisata, LSM, Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi, Pemerintahan Nagari. 117 2) sistem manusia (human system) yang mencakup nelayan, pengolah, pengguna, komunitas perikanan, lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya, dan 3) sistem pengelolaan perikanan (fisheries management system) yang mencakup Kebijakan perikanan dan menangkap tidak akan memperhitungkan kelautan, isu, sistesis dan gagasan. Perikanan harus dikelola untuk membatasi dampaknya terhadap ekosistem ke tingkat yang dapat diterima;. 5. memformulakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut serta prioritas pemanfaatannya, serta 3) tersusunnya dokumen. 5. Pemberdayaan dan perlindungan usaha. 1198/SJ. kebijakan usaha pengolahan ikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan; b. 2 Perikanan tangkap a. 000 kapal dan perahu di Sumbar yang. Program dan kebijakan. Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) menolak penerapan sistem kontrak yang tercantum dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur versi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan substantif, adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sampah di laut berdampak buruk terhadap sektor pariwisata, perikanan, logistik, dan ekosistem di Indonesia, dengan kerugian mencapai lebih dari 450 juta dollar AS per tahun. Dialog Televisi dan Radio adalah penyampaian penjelasan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan/program/ kegiatan BKN melalui televisi. 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Pi, M. Ayat (4)MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 14 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 42, Pasal 48, Pasal. Pertanian, kehutanan, dan perikanan (bahasa Jepang: 農林水産, nōrinsuisan) membentuk sektor utama industri dari ekonomi Jepang bersama dengan industri pertambangan Jepang, tetapi semua itu hanya menyumbang 1,3% dari produk nasional bruto. 0 International License. Keywords EAFM Indian Ocean Indonesia Kebijakan Laut Arafura Laut Jawa Pengelolaan Samudera Hindia budidaya fish resources kebijakan konservasi management pengelolaan pengelolaan perikanan perairan umum daratan perikanan suaka perikanan sumber daya ikan sumberdaya ikan waduk. Serta Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan dapat dilaksanakan oleh Pelaku Utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah, baik. RuangIPB RepositoryMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabwo memaparkan bahwa potensi sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia sangat melimpah, namun belum termanfaatkan secara maksimal, yaitu baru dimanfaatkan sebesar 10%. Putri, M. 3. Kebijakan KKP masih belum efektif di lapangan, seperti masih ada polemik alat tangkap cantrang, kredit perikanan nelayan kecil, serta eksploitasi rajungan dan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021. 2. Ima Kusumanti, S. 5 Tatakelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bertanggung jawab SS. EAFM 11 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. S. Budi Piambodo Bono, Ikan Untuk Nelayan Paradigma UUPA Mengenai Pebangunan Perikanan. Peraturan Pemerintah (PP) No 85/2021 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kasus illegal fishing di perairan Indonesia oleh nelayan asing termasuk dalam ancaman pertahanan yang berbentuk pelanggaran wilayah. 1 Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk. kebijakan untuk mendukung pengembangan kawasan konservasi di wilayah perairan yaitu Undang-Undang 31/2004 yang telah diperba-harui dengan UU 45/2009 tentang Perikanan, Undang-Undang 27/2007 yang telah diperba-harui dengan UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan. memberikan kepastian arah bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, partisipatif, berwawasan luas ke depan yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan perikanan; b. Cluster potensi sektor perikanan pada perairan umum di Jawa Timur tahun 2016. Perikanan bubu memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan dalam skala besar melalui diversifikasi usaha perikanan di wilayah perairan yang direhabilitasi. POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP NRI) TAHUN 2015 SERTA OPSI PENGELOLAANNYA. N. Menteri Edhy Prabowo Terbang ke Natuna. Kebijakan pokok pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang dapat menyerap lapangan pekerjaan dan. 4. Permen KKP No. Prof. Kementerian Kelautan dan Perikanan (disingkat KKP atau Kemenlutkan) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Ali Suman (Sumberdaya dan Lingkungan-Balai Riset Perikanan Laut) Dewan Penyunting: Prof. Perikanan Meningkat Rekomendasi Kebijakan Dimanfaatkan SS. Terbit pertamakali tahun 2009, dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan. 15. Widodo, menyebutkan bahwa program pengelolaan perikanan dan pengentasan nasib nelayan di Hindia Belanda sudah dilakukan sejak 1901. Jurnal ini menyajikan analisis dan sintesis hasil-hasil penelitian, informasi, dan pemikiran dalam kebijakan kelautandan perikanan. Akhmad Fauzi, Kebijakan Perikanan dan Kelautan “Isu, Sintesis, dan Gagasan”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). Medan Merdeka Timur No. id. 227-242. 1. Direktur Pengawasan Sumber Daya Laut, Kementerian Kealuatan dan Perikanan; 2. Ketua Penyunting: Prof. Di Indonesia, perkembangan peraturan mengenai laut pada dasarnya sejalan dengan hukum laut internasional. Dalam kesepakatan, Rina memaparkan bahwa setiap negara anggota diwajibkan untuk menembuskan kebijakan terbaru yang ada di negara masing-masing, terkait bidang perdagangan yang ditetapkan dari undang-undang, peraturan, ataupun regulasi. Strategi 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pengolahan Ikan; Mengingat : 1. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. New York, Amerika Serikat – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbagi empat pelajaran penting dari penyelenggaraan KTT ASEAN dan KTT G20 kepada peserta pertemuan Ministerial Meeting of the Global Governance Group (3GMM) di New York, AS pada 20 September 2023. Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka perlu pengaturan Kebijakan Subsidi Bidang Perikanan dalam rangka peran strategis Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat Nelayan guna menunjang visi Kabupaten Wakatobi; b. 2 Sumber Daya Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Sorong memiliki sumber daya manusia dengan jumlah 46 orang pegawai yang memiliki kualifikasi Pendidikan yang berbeda-beda dan skill dan bidang keahlian yang berbeda-beda juga. Kementrian Kelautan dan Perikanan. 1. kebijakan perikanan. Melakukan pembenahan institusi ekonomi seperti konsolidasi kelom-pok tani hamparan, KUD dan kope-rasi pertanian lainnya, sistem penyu-luhan dengan program andalannyaPerikanan atau Usaha Pergaraman. ABSTRAK Kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan adalah substansi penting penentu peningkatan sektor perekonomian dan sosial masyarakat nelayan. diperlukan kebijakan strategis yang inovatif dan langkah-langkah. Selama sebulan waktu berjalan, beragam program sudah dilaksanakan, baik yang berkaitan dengan ekonomi, ataupun ekologi.